Sadm APJATEL

29 Jul 20

Jaringan Utilitas, Regulasi Pemprov DKI Tak Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Muhammad Arif menilai Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas, yang tidak termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020. Menurutnya, regulasi yang tak singkron ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Surabaya karena membuat regulasi serupa. Peraturan daerah ini […]

29 Jul 20

Kebijakan Pemda Tak Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah kebijakan pemerintah daerah (pemda) di bidang telekomunikasi tak sejalan dengan pemerintah pusat. Misalnya, draf rancangan perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas dan regulasi yang dibuat Pemerintah Kota Surabaya berpotensi memberikan beban tambahan kepada operator telekomunikasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Muhammad Arif melalui […]

29 Jul 20

Apjatel: Aturan jaringan utilitas berpotensi tambah beban industri

Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menilai Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas berpotensi menambah beban industri yang tengah mengalami kesulitan pada masa pandemi COVID-19. Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif mengatakan akibat pandemi, beban operasional penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi mengalami peningkatan yang signifikan. Meski trafik data mengalami kenaikan, […]

28 Jul 20

Apjatel Kritisi Pengadaan Jaringan Berbiaya Tinggi

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyampaikan kritiknya atas regulasi utilitas di daerah, terutama untuk pengadaan jaringan telekomunikasi, yang berbiaya tinggi. Hal ini dinilai tak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menginginkan investasi terus tumbuh. Sebagai contoh, saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tiba-tiba membuat Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaringan […]

28 Jul 20

Perda Jaringan Utilitas DKI Jakarta Dinilai Berbiaya Tinggi

Jakarta, Selular.ID – Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas dinilai membuat ekonomi biaya tinggi. Padahal Presiden Jokowi menginginkan investasi tumbuh dan menekan ekonomi biaya tinggi. Hal ini bertolak belakang dengan rencana pemerintah pusat. Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menilai regulasi yang tak singkron ini bukan hanya terjadi […]

15 Jun 20

PSBB Diberlakukan, Ini 11 Bidang Usaha yang Tetap Boleh Beroperasi

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Indonesia merealisasikan dukungannya untuk menyukseskan program pemerintah terkait rencana pembangunan program Pita Lebar Indonesia (Broadband Indonesia) melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama Induk Sewa Infrastruktur Pasif Jaringan Telekomunikasi.

22 May 20

Ironi New Normal Para Penyedia Internet

Jakarta, CNN Indonesia — Industri telekomunikasi ternyata tak semua mendulang untung dari pandemi corona yang membuat banyak orang bergantung pada layanan internet ini. Alih-alih mendulang untung, sebagian besar para penyedia jasa internet (Internet Service Provider/ ISP) mengaku merugi. ISP ini pada umumnya menyediakan layanan internet lewat kabel, bukan lewat jaringan selular. Terutama ISP yang mengandalkan […]

22 Apr 20

Telcos ask for deferred payments amid downturn

Like other business sectors, telecommunications companies are also asking for a relief program from the government to cope with a sharp decline in revenues as a result of the government’s distancing policy, which among others, requires people to work from home. Telecommunications providers are asking the Communications and Information Ministry to defer the payment of […]

16 Apr 20

APJATEL Minta Penundaan Pembayaran BHP Telko

13 Apr 20

Ganggu Kabel Fiber, Ombudsman Minta Proyek Infrastruktur Ditangguhkan

Jakarta – Sejumlah kontraktor infrastruktur di Jakarta tetap melakukan kegiatan konstruksi di beberapa daerah di Jakarta, dan hal tersebut berpotensi mengganggu infrastruktur lain seperti kabel listrik dan telekomunikasi. Teguh P Nugroho, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya ikut angkat bicara mengenai masih maraknya pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor infrastruktur yang berpotensi mengganggu program pembatasan sosial […]

APJATEL INDONESIA