Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), Muhammad Arif Angga, mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Surabaya untuk menggratiskan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) di wilayahnya.
Menurut Arif, kalau anggota APJATEL dikasih beban yang tinggi untuk menyewa SJUT, maka akan membebani masyarakat yang saat ini sangat tergantung terhadap layanan internet lancar dan murah kala work from home (WFH) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19.
“Bisnis jaringan telekomunikasi juga ikut terdampak Covid-19. Bisnis jaringan telekomunikasi itu high CAPEX dan OPEX sehingga sangat butuh dukungan berupa kebijakan dari Pemda agar bisa memberikan layanan terbaik dan terjangkau bagi masyarakat selama pandemi,” ungkap Arif lewat keterangan tertulis, Sabtu (28/8).
Arif menambahkan, seharusnya jika Pemprov DKI Jakarta dan Surabaya ingin mendukung Percepatan Transformasi Digital Nasional dan Smart City, idealnya harus membangun dan menyediakan SJUT secara gratis.
“Sebab penyediaan SJUT itu merupakan bagian dari pelayanan Pemprov DKI kepada masyarakat ibukota yang telah membayar pajak. Penyediaan SJUT ini tak berbeda ketika Pemprov DKI membangun jalan dan fasilitas umum lainnya dengan baik,” kata Arif.
Selain itu, penyediaan SJUT gratis sebagai bagian dari layanan umum di Jakarta akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta dan juga mengundang investor masuk.
Lebih lanjut menurut Arif, pembangunan SJUT yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu sudah tepat, namun disayangkan sewa SJUT yang ditetapkan di Jakarta terbilang sangat tinggi.
Bahkan ironisnya Pemkot Surabaya memungut sewa yang tinggi terhadap penyedia internet, listrik dan gas tanpa membangun SJUT seperti Pemprov DKI Jakarta.
Sejauh ini, klaim Arief, anggota APJATEL mendukung program DKI yang menginginkan kabel udara di Jakarta untuk diturunkan. Selain itu anggota juga sudah memperluas penetrasi broadband adalah dengan menyediakan free Wi-fi di beberapa titik di Jakarta.
“Namun jika anggota APJATEL diperintahkan untuk memindahkan jaringan yang sudah tertanam di tanah ke SJUT milik Pemprov DKI, tentunya kami menolak. Jangan dengan dalil penataan, kita dipaksa untuk menggunakan SJUT dengan tarif yang tinggi,” terang Arif.
Tiru Yogyakarta Gratiskan SJUT
Arif kemudian berharap agar Pemprov DKI dan Pemkot Surabaya dapat mengambil contoh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membangun dan menggratiskan SJUT.
“Pemkot Jogja membangun dan menyediakan SJUT. Anggota APJATEL, penyedia listrik dan air hanya tinggal memindahkan infrastruktur yang terpasang saja. Sehingga Pemkot Jogja menata kabel udara dan menjadikan Smart City terwujud,” kata Arief.
Sebelumnya, sejumlah pengusaha telekomunikasi merasa keberatan soal mahalnya harga sewa kabel proyek pembangunan SJUT dari Pemprov DKI. Tingginya tarif sewa itu disebut berdampak pada tarif sewa pelanggan internet di ibu kota.
Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan persoalan tarif SJUT adalah cermin dari buntunya komunikasi antara pengusaha dan BUMD DKI, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya.
Ia mengaku jika tingginya tarif sewa yang dipatok Pemprov DKI berdampak pada beban sewa konsumen, para operator dapat membuat pemetaan penggunaan jasa internet.
CNN Indonesia | Sabtu, 28/08/2021 20:15 WIB
Baca artikel CNN Indonesia “Demi Internet Murah, DKI dan Surabaya Diminta Gratiskan SJUT” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210828192146-213-686784/demi-internet-murah-dki-dan-surabaya-diminta-gratiskan-sjut.
Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/
