APJATELAPJATELAPJATEL

Month: July 2020

29 Jul 20

Raperda Jaringan Utilitas DKI Dinilai Tak Sejalan Pemerintah Pusat

Merdeka.com – Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Raperda itu disebut tidak termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Muhammad Arif mengatakan, tujuan dibentuk Perda untuk menata jaringan utilitas yang semerawut, khususnya kabel udara. Namun, […]
Read More
29 Jul 20

Pemerintah Pusat Diharapkan Turun Tangan soal Regulasi yang Tak Sinkron di Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Regulasi terkait jaringan utilitas telekomunikasi di sejumlah daerah menuai kritik lantaran tidak sejalan dengan Pemerintah Pusat. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), Muhammad Arif mengungkapkan, regulasi yang tak sinkron ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga terjadi di Surabaya yang beberapa waktu yang lalu juga membuat regulasi serupa yang dinilai […]
Read More
29 Jul 20

Jaringan Utilitas, Regulasi Pemprov DKI Tak Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Muhammad Arif menilai Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas, yang tidak termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020. Menurutnya, regulasi yang tak singkron ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Surabaya karena membuat regulasi serupa. Peraturan daerah ini […]
Read More
29 Jul 20

Kebijakan Pemda Tak Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah kebijakan pemerintah daerah (pemda) di bidang telekomunikasi tak sejalan dengan pemerintah pusat. Misalnya, draf rancangan perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas dan regulasi yang dibuat Pemerintah Kota Surabaya berpotensi memberikan beban tambahan kepada operator telekomunikasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Muhammad Arif melalui […]
Read More
29 Jul 20

Apjatel: Aturan jaringan utilitas berpotensi tambah beban industri

Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menilai Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas berpotensi menambah beban industri yang tengah mengalami kesulitan pada masa pandemi COVID-19. Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif mengatakan akibat pandemi, beban operasional penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi mengalami peningkatan yang signifikan. Meski trafik data mengalami kenaikan, […]
Read More
28 Jul 20

Apjatel Kritisi Pengadaan Jaringan Berbiaya Tinggi

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyampaikan kritiknya atas regulasi utilitas di daerah, terutama untuk pengadaan jaringan telekomunikasi, yang berbiaya tinggi. Hal ini dinilai tak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menginginkan investasi terus tumbuh. Sebagai contoh, saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tiba-tiba membuat Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaringan […]
Read More
28 Jul 20

Perda Jaringan Utilitas DKI Jakarta Dinilai Berbiaya Tinggi

Jakarta, Selular.ID – Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas dinilai membuat ekonomi biaya tinggi. Padahal Presiden Jokowi menginginkan investasi tumbuh dan menekan ekonomi biaya tinggi. Hal ini bertolak belakang dengan rencana pemerintah pusat. Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menilai regulasi yang tak singkron ini bukan hanya terjadi […]
Read More