Sadm APJATEL

  • Home
  • Author: Sadm APJATEL
  • Page 8

Perda Jaringan Utilitas DKI Jakarta Dinilai Berbiaya Tinggi

Jakarta, Selular.ID – Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Utilitas dinilai membuat ekonomi biaya tinggi. Padahal Presiden Jokowi menginginkan investasi tumbuh dan menekan ekonomi biaya tinggi. Hal ini bertolak belakang dengan rencana pemerintah pusat. Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menilai regulasi yang tak singkron ini bukan hanya terjadi […]
Read More

Ironi New Normal Para Penyedia Internet

Jakarta, CNN Indonesia — Industri telekomunikasi ternyata tak semua mendulang untung dari pandemi corona yang membuat banyak orang bergantung pada layanan internet ini. Alih-alih mendulang untung, sebagian besar para penyedia jasa internet (Internet Service Provider/ ISP) mengaku merugi. ISP ini pada umumnya menyediakan layanan internet lewat kabel, bukan lewat jaringan selular. Terutama ISP yang mengandalkan […]
Read More

Telcos ask for deferred payments amid downturn

Like other business sectors, telecommunications companies are also asking for a relief program from the government to cope with a sharp decline in revenues as a result of the government’s distancing policy, which among others, requires people to work from home. Telecommunications providers are asking the Communications and Information Ministry to defer the payment of […]
Read More

APJATEL Minta Penundaan Pembayaran BHP Telko

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Indonesia merealisasikan dukungannya untuk menyukseskan program pemerintah terkait rencana pembangunan program Pita Lebar Indonesia (Broadband Indonesia) melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama Induk Sewa Infrastruktur Pasif Jaringan Telekomunikasi.
Read More

Ganggu Kabel Fiber, Ombudsman Minta Proyek Infrastruktur Ditangguhkan

Jakarta – Sejumlah kontraktor infrastruktur di Jakarta tetap melakukan kegiatan konstruksi di beberapa daerah di Jakarta, dan hal tersebut berpotensi mengganggu infrastruktur lain seperti kabel listrik dan telekomunikasi. Teguh P Nugroho, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya ikut angkat bicara mengenai masih maraknya pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor infrastruktur yang berpotensi mengganggu program pembatasan sosial […]
Read More

Ada Darurat Covid-19, Kok Operator Tetap Ditagih BHP USO?

Uzone.id – Pemerintah pusat melalui KepalaBadan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB)memperpanjang masa tanggap darurat bencana Covid-19 hingga29 Mei 2020. Seluruh sumberdaya negara yang ada dikerahkan untuk bahu membahu mendukung program pemerintah dalam mengurangi dampak penyebaran virus Covid-19 tersebut. Tak terkecuali perusahaan telekomunikasi nasional. Berbagai upaya terus dilakukan oleh operator telekomunikasi untuk mendukung program pemerintah di […]
Read More